KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di PGN

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di PGN

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero. Penggeledahan ini berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Mei 2024, mencakup tujuh lokasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Gresik.

“Penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada tanggal 28-29 Mei 2024, serta di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2024,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Jakarta Selatan pada Selasa (4/6/2024).

Ali menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi yang terkait dengan kasus ini. Meski demikian, Ali tidak merinci identitas lokasi-lokasi tersebut. Namun, ia memastikan bahwa penyidik telah mengamankan berbagai dokumen penting yang berhubungan dengan transaksi jual beli gas dan mutasi rekening bank.

“Hasil penggeledahan berupa dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak, dan mutasi rekening bank telah diamankan. Dokumen-dokumen ini segera disita sebagai barang bukti dalam perkara ini,” tambah Ali.

Selain itu, KPK juga telah mencegah dua orang terkait kasus ini untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan agar mereka dapat selalu hadir dalam setiap jadwal pemeriksaan oleh tim penyidik.

“Dengan dimulainya proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PGN, untuk memastikan kehadiran pihak yang akan diperiksa, KPK mengajukan pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” jelas Ali.

Dua orang yang dicegah adalah Danny Praditya, Direktur Komersial PT PGN, dan Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isargas.

Sebagai informasi, KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di PGN. Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan, dan beberapa tersangka telah ditetapkan.

“KPK memang sedang melakukan penyidikan terkait perkara di Perusahaan Gas Negara,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di kantornya pada Senin (13/5/2024).

Kasus dugaan korupsi di PGN ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara, berdasarkan audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima oleh KPK.

“Penyidikan ini berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK dan disampaikan kepada KPK,” tutup Alexander Marwata.

Dengan perkembangan ini, KPK terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PGN.